(+021) 1580 3658

VIDEO

Issue Monitoring 12 September 2025 Rencana Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa, 23 September 2025. Pidato tersebut akan menyoroti sejumlah isu global, termasuk dinamika keamanan global seperti serangan Israel di Qatar dan konflik di Palestina. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, kesempatan ini juga akan digunakan untuk mendorong reformasi sistem multilateral dan menyuarakan peran negara-negara selatan, sebagai refleksi dari semangat Konferensi Asia-Afrika. Selain pidato, delegasi Indonesia juga akan mengadakan pertemuan bilateral mengenai berbagai isu, seperti kemanusiaan, kesehatan mental, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan senjata nuklir. Kehadiran langsung Presiden Prabowo ini menjadi yang pertama dalam 10 tahun terakhir, setelah sebelumnya hanya diwakili oleh Wakil Presiden atau hadir secara virtual. AHY Dukung Tim Investigasi Independen Pascademo Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen pascademonstrasi besar yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 dan menelan korban jiwa. Menurut AHY, tim tersebut penting untuk mengidentifikasi secara utuh peristiwa yang terjadi sekaligus mencegah misinformasi dan disinformasi. Ia menilai, di era banjir informasi, masyarakat mudah terpapar hoaks yang menimbulkan kebingungan hingga kecemasan. Dengan investigasi independen, informasi faktual dan menyeluruh bisa diperoleh, sehingga publik terhindar dari fitnah, hoaks, dan teori konspirasi. AHY menegaskan, upaya ini juga krusial untuk menjaga kerukunan antarwarga negara. “Informasi faktual itu penting agar kita semua tahu apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025). Yusril Tolak Usulan Tim Independen Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menolak usulan pembentukan tim investigasi independen terkait kericuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Ia menilai lebih baik mengandalkan aparat penegak hukum yang sudah bekerja karena prosesnya lebih cepat dibanding menunggu pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Menurut Yusril, fakta-fakta sudah jelas dan langkah hukum telah berjalan sehingga TGPF belum mendesak. Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan juga berpendapat hal serupa, menyebut kepolisian sudah bekerja baik dan para terduga pelaku tidak mengalami intimidasi. Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Setari Institute, Hendardi, justru mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk TGPF independen agar peristiwa kerusuhan, penjarahan, dan jatuhnya korban bisa diusut tuntas serta menjawab tuntutan publik. Rumor Airin Masuk Kabinet Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penunjukan menteri maupun wakil menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi isu politikus Golkar, Airin Rachmi Diany, yang disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Merah Putih. Bahlil menolak memberi komentar terkait nama-nama yang diusulkan partai, dengan alasan partai harus tahu diri dan tidak melampaui kewenangan. Menurutnya, seluruh keputusan mengenai komposisi kabinet adalah sepenuhnya wewenang presiden, sementara Golkar akan tunduk pada putusan tersebut. “Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden. Kita patuh dan tunduk pada apa yang diputuskan beliau,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Ia menegaskan Golkar hanya mengikuti keputusan akhir presiden tanpa intervensi.
Issue Monitoring 12 September 2025, Video Menkeu Purbaya Viral di Medsos, AHY & Yusril Beda Pendapat
Issue Monitoring 11 September 2025 KPK Telusuri Dugaan Dana Bank BJB untuk Ridwan Kamil Tarung di Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penggunaan dana non-budgeter Bank BJB oleh eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk kepentingan politik, termasuk Pilkada Jakarta. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya masih menelusuri aliran dana dengan memeriksa sejumlah saksi, seperti selebgram Lisa Mariana dan Ilham Akbar Habibie. Menurut Asep, dana non-budgeter disediakan oleh komisaris dan direktur utama Bank BJB untuk kegiatan tertentu, salah satunya diduga diminta pejabat Pemprov Jabar. Penyidik KPK juga menelusuri penggunaan dana terkait pembelian mobil mewah serta pemberian uang kepada sejumlah pihak. Asep menegaskan, keterangan saksi terus dikumpulkan sebelum pemanggilan resmi terhadap Ridwan Kamil dilakukan guna mengkonfirmasi detail aliran dana. Rahayu Saraswati Mundur dari DPR Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI melalui video di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025). Ia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang viral menjelang HUT ke-80 RI, yang diambil dari wawancara podcast pada 28 Februari 2025. Menurutnya, potongan dua menit lebih itu dipelintir menjadi beberapa kalimat yang memicu kemarahan publik. Rahayu menegaskan tidak bermaksud meremehkan perjuangan masyarakat, khususnya anak muda yang tengah menghadapi kesulitan. Ia juga mengkritik pihak-pihak yang memanfaatkan potongan pernyataannya untuk menyulut emosi publik. Meski mundur, Rahayu berharap tetap diberi kesempatan menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan yang kini masih bergulir di Komisi VII DPR RI
Issue Monitoring 11 September 2025, Keponakan Prabowo Mundur Dari DPR, KPK Dalami Dana BJB ke RK
Reshuffle Kabinet: Evaluasi Kinerja atau Respon Situasi Politik? Situasi yang tidak mudah untuk Presiden Prabowo, ditengah situasi global, regional dan nasional yang menghangat. Bagaimana menurut kamu? SIlahkan komentar di kolom komen
Reshuffle Kabinet: Evaluasi Kinerja atau Respon Situasi Politik?
Issue Monitoring 10 September 2025 Prabowo Panggil Sejumlah Menteri, Bahas Ekonomi, Hutan, dan Energi Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025). Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Raja Juli menyebut pertemuan membahas isu hutan, cadangan pangan, energi, serta air, termasuk Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) dan restorasi hutan Way Kambas. Ia menambahkan, persiapan materi dilakukan setelah berkoordinasi dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Sementara Airlangga menjelaskan fokus rapat dari sisi ekonomi bersama sejumlah menteri lain, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia menyebut pembahasan akan mengulas perkembangan terkini ekonomi nasional. Rapat lintas sektor ini dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah. Wapres Gibran Sowan ke SBY Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Selasa (9/9/2025). Kunjungan itu untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-76 kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Dalam video di kanal YouTube Wapres, tampak SBY menyambut pasangan itu, mengajak mereka masuk ke ruang penuh koleksi buku dan lukisan, serta berbincang hangat sebelum berpamitan. Pada hari yang sama, Partai Demokrat juga merayakan HUT ke-24 di DPP Menteng, Jakarta. SBY menyumbangkan lukisan kapal berjudul Only The Strong, simbol kekuatan menghadapi tantangan dan ancaman. Lukisan itu mendapat sambutan antusias dari para kader Demokrat yang serentak menjawab “Setuju” atas pesan SBY tentang keteguhan dalam perjuangan. Menkeu Purbaya Minta Maaf soal Pernyataan 17+8 Tuntutan Rakyat Belum sehari menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai kritik atas komentarnya terkait 17+8 Tuntutan Rakyat yang dinilai tidak empatik. Dalam acara serah terima jabatan di Kemenkeu, Selasa (9/9/2025), Purbaya meminta maaf dan berjanji lebih berhati-hati agar tak melukai publik. Ia mengakui masih beradaptasi dengan sorotan media, berbeda saat menjabat Ketua LPS yang jarang disorot. Purbaya menyebut dirinya “menteri kagetan” dengan gaya komunikasi koboy, namun berkomitmen memperbaiki diri. Ia juga siap meminta masukan dari Sri Mulyani agar kebijakan fiskal dapat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Purbaya menyebut tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil masyarakat dan optimistis protes akan mereda seiring pertumbuhan ekonomi 6–7 persen. Sjafrie Sjamsoeddin Mulai Bertugas sebagai Menko Polkam Ad Interim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menggantikan Budi Gunawan. Pada hari pertamanya di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025), Sjafrie menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar roda kerja Kemenko Polkam tetap berjalan efektif dan efisien. Ia menekankan pentingnya revitalisasi organisasi, terutama peran strategis deputi, sesmenko, wakil menko, dan staf ahli sebagai motor koordinasi serta sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga. Sjafrie menegaskan telah diberi kewenangan untuk mengambil langkah efisien demi kelancaran kerja. Meski demikian, ia mengaku belum sempat berkomunikasi langsung dengan Budi Gunawan dan menegaskan tugasnya bersifat sementara sesuai mandat Presiden melalui surat dari Mensesneg.
Issue Monitoring 10 September 2025, Gibran Sowan ke SBY, KDM Ubah Hibah Pesantren ke Beasiswa Santri
Issue Monitoring 9 September 2025 Prabowo Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih 2024-2029 dengan memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam serta Ario Bimo Nandito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam Keppres yang berlaku sejak 8 September 2025, Prabowo juga menunjuk sejumlah menteri baru. Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dengan Dahnil Anzar sebagai wakilnya. Hingga kini, jabatan Menko Polhukam masih dijalankan ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sementara Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik. Reshuffle ini menandai perombakan besar pertama Prabowo sejak menjabat presiden. Mensesneg Jelaskan Alasan Dua Posisi Menteri Masih Kosong Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan dua posisi menteri, yakni Menko Polhukam dan Menpora, belum memiliki pengganti setelah reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Posisi Menko Polhukam sebelumnya dijabat Budi Gunawan, sementara Menpora dipegang Dito Ariotedjo. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk pengganti definitif untuk Menko Polhukam dan akan menunjuk pejabat ad interim. “Berkenaan dengan posisi Menko Polkam untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif,” ujarnya. Adapun pengganti Dito disebut sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan sore ini. Prasetyo memastikan pelantikannya akan dilakukan pada prosesi berikutnya, namun tidak menyebut siapa sosok pengganti kedua menteri tersebut. Mensesneg Bantah Reshuffle Budi Gunawan Akibat Demo Ricuh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam terkait kericuhan demo akhir Agustus 2025. Ia menegaskan, tidak ada alasan spesifik yang membuat Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. “Ini semua bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden,” kata Prasetyo usai pelantikan menteri baru di Istana Negara, Senin (8/9/2025). Hal serupa juga berlaku bagi pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Prasetyo enggan menjelaskan apakah Sri Mulyani mengundurkan diri atau dicopot, hanya menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menambahkan, keputusan Prabowo adalah hasil evaluasi kinerja sekaligus kebutuhan penyegaran kabinet untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif di tengah situasi nasional yang dinamis.
Issue Monitoring 9 September 2025, Prabowo Lantik Menteri Baru, Purbaya Gantikan Sri Mulyani
Issue Monitoring 8 September 2025 Prabowo Nilai Sebagian Tuntutan 17+8 Masuk Akal Presiden Prabowo Subianto merespons gelombang demonstrasi dengan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menilai sebagian besar tuntutan masyarakat masuk akal dan bisa dibicarakan secara baik-baik. Khusus terkait desakan pembentukan Tim Investigasi Independen dalam kasus kematian Affan Kurniawan, Prabowo menyebut hal itu wajar dan dapat dipertimbangkan bentuknya. Namun, mengenai tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, ia menilai hal itu masih bisa diperdebatkan. Menurutnya, TNI juga memiliki mandat konstitusi menjaga rakyat dari ancaman, termasuk aksi terorisme, kerusuhan, maupun pembakaran fasilitas umum. Prabowo menegaskan akan tetap melaksanakan tugas sesuai UUD sambil membuka ruang dialog untuk tuntutan lain yang dinilai realistis dan konstruktif bagi kepentingan bangsa. Hendri Satrio: Respons DPR Terhadap Tuntutan 17+8 Memang Cepat, Tapi Kurang Peka Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai respons DPR terhadap tuntutan 17+8 patut diapresiasi karena cepat, menunjukkan empati, dan berpotensi memperbaiki citra lembaga. Enam poin kebijakan yang diputuskan, termasuk pemangkasan tunjangan hingga take home pay Rp65 juta, dianggap langkah serius dari pimpinan DPR seperti Puan Maharani dan Dasco. Namun, Hensa mengingatkan dua hal penting yang perlu diperbaiki: pertama, kepekaan DPR seharusnya tidak menunggu kemarahan rakyat, melainkan harus menjadi sikap konsisten; kedua, simbol kesederhanaan yang ditunjukkan lewat penampilan harus diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Ia menilai pemotongan tunjangan hanya sedikit memperbaiki citra karena ketidakpercayaan publik masih tinggi. Menurutnya, gaji Rp65 juta baru akan dianggap wajar bila DPR benar-benar menghasilkan produk hukum sesuai aspirasi masyarakat. Menhut Raja Juli Bantah Kenal Tersangka Pembalak Liar dalam Foto Viral Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah mengenal Azis Wellang, sosok yang bermain domino bersamanya dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di posko KKSS awal September 2025. Dalam foto viral, Azis disebut sebagai tersangka pembalakan liar. Raja Juli menegaskan, ia baru mengetahui identitas Azis dari pemberitaan dan menolak tudingan ada pembicaraan terkait kasus hukum. “Bagi saya, tidak ada ruang bagi siapapun yang melanggar hukum di kawasan hutan. Saya akan menegakkan hukum setegas-tegasnya tanpa pandang bulu,” ujarnya lewat Instagram, Minggu (7/9/2025). Ia juga menjelaskan bahwa saat itu suasana posko sangat ramai, dirinya hanya ikut dua putaran permainan domino, lalu segera pamit pulang. Karding Klarifikasi Foto Main Domino dengan Aziz Wellang Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengklarifikasi foto dirinya bermain domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Aziz Wellang. Ia menegaskan tidak mengetahui latar belakang Aziz, termasuk dugaan kasus hukum. “Saya tidak tahu latar belakang Aziz Wellang, termasuk apa ada persoalan kasus hukum atau tidak,” ujarnya, Minggu (7/9/2025). Setelah dikonfirmasi, Karding mengetahui Aziz tidak lagi berstatus tersangka karena kasus pembalakan liar telah dihentikan oleh Gakkum KLHK pada Februari 2025, sesuai SP3 dan putusan PN Jakarta Pusat. Karding menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat silaturahmi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada 1 September, di mana domino merupakan permainan rutin bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Ia menegaskan kegiatan tersebut murni silaturahmi tanpa kaitan dengan kasus hukum.
Issue Monitoring 8 September 2025, Menteri Raja Juli & Kadir Karding Main Domino Dengan Azis Wellang
Muat Video Lainnya